Drama politik

“Politisi tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri. Mereka justru terkejut bila rakyat memercayainya." - Charles de Gaulle.

Tulisan ini bukan apa apa, juga bukan atas dasar apa apa, anggap aja ungkapan rakyat biasa. 

Kita tahu bahwa Pelaksanaan Pemilu Pileg dan Pilpres 2024 diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 (Rabu).

Orang orang mengatakan ini tahun politik, Karena tahun politik, tentunya banyak adegan politik yg kita liat di media. Adegan politik oleh elit ini yg kadang membuat rakyat bingung. sejalan dengan pernyataan Gaulle diatas bahwa pilitisi tidak benar benar konsisten terhadap apa yg mereka katakan, terutama dalam hal pencalonan presiden.

Kita tahu, bahwa ada 3 figur capres yaitu Prabowo, Ganjar dan Anies dimana dua nama tokoh (Ganjar dan Anies) yg sudah deklarasi. 9 partai Senayan juga sudah membentuk koalisi. Ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yg terdiri dari partai Golkar, PAN dan PPP, ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dari Gerindra-PKB, ada poros perubahan dari partai Nasdem, Demokrat dan PKS, dan terakhir PDIP yg tanpa koalisi partai lain sudah memenuhi syarat mencalonkan presiden. Dari total 4 poros tersebut, koalisi Perubahan mengusung Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan, PDIP Mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo sebagai Bacapres. Sementara 2 poros lainnya (KKIR dan KIB) belum deklarasi.

2 poros akhir ini yg tampaknya masih belum jelas arahnya. Karena jika poros ini pecah, kemungkinan untuk ada 3 calon presiden di pemilu 2024 ini tidak akan terlaksana. Pasalnya Gerindra tidak memenuhi syarat untuk mengusung Prabowo Sendirian, mereka harus menggandeng dukungan partai lain, Sementara PKB sepertinya pasang harga mati untuk cak Imin presiden atau minimal Wapres. Dengan persentasi Gerindra 12.57% dan PKB 9.69% koalisi ini lebih dari cukup untuk mengusung pasangan dipilpres 2024 nanti. 

Sementara poros KIB, yg awal deklarasi ada 3 partai, saat ini tinggal PAN dan Golkar, PPP sudah menyatakan sikap bergabung PDIP mengusung ganjar pranowo. Golkar yg meraih posisi No 2 dengan 12.31% pada pileg 2019 kemarin masih kurang 7.29% untuk bisa mengusung pasangan cawapres. Kalaupun PAN tetap bergabung dengan 6,84% suara parlemen, koalisi ini belum memenuhi syarat minimal 20% untuk bisa mengusung pasangan Capres-Cawapres. Andai saja PPP tidak meninggalkan KIB kemungkinan adanya 4 pasangan capres-Cawapres sangat terbuka. Bagi saya semakin banyak pasangan capres justru semakin leluasa kita memilih pemimpin bangsa kita. 

Belakangan, Manuver elit politik justru semakin jauh dari harapan rakyat, mereka seperti saling serobot untuk menjegal lawan politik yg dianggap potensial. Mulai dari mengganggu kursi ketum partainya, barter jabatan dan lain sebegainya. Bagi saya, memasukkan ketum Parpol yg sudah membentuk koalisi sebagai Cawapres itu adalah pembajakan politik dan demokrasi, apalagi jika dilakukan oleh partai penguasa. Harusnya, biarkan saja koalisi lain menyusun dan mengusung pasangannya sendiri, tidak perlu ditarik tarik untuk bergabung ke koalisi kalian. Biarkan kita rakyat ini mimilih mana yg menurut kita bagus dan baik. Apakah kalian hanya mau calon tunggal dari koalisi kalian saja yg maju ? Belum lagi soal dugaan intervensi pemerintah dalam konflik partai, Konflik PPP Sampai Ketumnya diganti, Demokrat diganggu melalui KLB, yg terbaru Golkar juga terus diganggu

Dalam hal ini, saya kagum apa yg pernah disampaikan prof Mahfud Menkopolhukam “Saya pernah diajak PKS untuk masuk cawapres pak Anies, tapi saya menolak, bukan apa, tapi saya kewatir koalisi perubahan itu pecah dan gagal mencalonkan pak Anies” duh, andai elit politik kita banyak yg seperti prof mahmud, saya yakin Indonesia emas 2045 akan cepat tercapai.